KASUS KEBOCORAN GAS DI INDRAGIRI HULU DIPERTANYAKAN KOMISI VII

04-11-2010 / KOMISI VII

 Komisi VII DPR RI menanyakan penanganan yang telah dilakukan  PT. Transgasindo atas kebocoran pipa di titik KP 277 di Desa Kampung sawah, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Sei Berida di Kabupaten Indragiri Hulu belum lama ini.

Pertanyaan ini diajukan Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial saat mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PT. Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo) dan jajarannya, di Kantor Trasgasindo, Jalan Yusoef Singedikane Kota Jambi, Senin (1/11).

 Atas terjadinya kebocororan itu, Komisi VII DPR juga meminta penjelasan terkait kesiapan dalam menerapkan safety engineer untuk melindungi ketenagakerjaan serta lingkungan sekitar.

          Kebocoran pipa gas itu terjadi di ruas Grissik ke Riau pada 29 September lalu.  Kebocoran itu berakibat fatal dan berpotensi menyebabkan turunnya produksi minyak nasional hingga 150.000 barel per hari (bph). Dan persoalan lainnya, bahkan ada kekhawatiran dengan kebocoran itu berpotensi mengganggu produksi lapangan duri PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI).

         Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT. Transportasi Gas Indonesia
(Transgasindo) Irwan Taskah menjelaskan bocornya pipa gas di KP 277 terjadi pada 29 September lalu sekitar pukul 10.45 wib.

            Dia mengatakan, berdasarkan laporan dari  masyarakat ada bunyi cukup keras di lokasi yang dimaksud dan mereka pun mengirim petugas. Setelah dicek, ternyata memang benar ada kebocoran gas. Dalam hal ini, para petugas langsung menangani dengan cepat dan berkomunikasi secara intens.

         Apabila saat itu petugas yang dikirim tidak sanggup lantaran eskalsasinya semakin besar, maka sesuai prosedurnya, ia perintahkan untuk menghidupkan trasportasi handel yang kendalinya diambil alih oleh petugas pusat.

         "Namun krisis itu bisa ditangani. Kita evakuasi semua warga disana dan dibawa ketempat yang aman. Pada pukul 16.30 WIB,  kita pastikan gas sudah tidak berbahaya lagi," katanya.

         Setelah  itu, semua petugas turun ke lapangan dan memonitor keadaan sampai jam 8 malam. Saat ini .peristiwa itu masih dalam investigasi mereka. "Setelah dicek, kejadian itu ada indikasi kurangnya kontrol dari petugas," sambung dia.

         Sementara anggota dewan lainnya, Alimin Abdullah dan Ismayatun minta pada PT Transgasindo agar serius dalam menangani permasalahan keselamatan bagi masyarakat yang pemukimannya dilalui pipa gas tersebut. Keduanya tidak ingin, kegiatan perusahaan justru merugikan dan membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. (tt)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...